KPR Syariah Tawarkan Kehidupan Lebih Tenang

Posted on 1 July 2009. Filed under: Ekonomi Syariah |


Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sepanjang 2005 terus menggeliat.
Perbankan syariah maupun asuransi syariah pun berkembang cukup pesat.
Demikian juga dengan sejumlah produk unggulannya. Selain tabungan, produk
perbankan syariah yang banyak diminati masyarakat adalah kredit kepemilikan
rumah syariah (KPRS).

”Dengan KPR Syariah, masyarakat yang mengambil kredit ini merasa lebih
tenang. Sebab, pembiayaan KPRS ini menggunakan skim murabahah (jual beli)
untuk rumah yang sudah jadi,” jelas General Manager Permata Bank Syariah,
Ismi Kusharyanto kepada Republika.

Apalagi, lanjut mantan Kepala BII Syariah ini, cicilan KPR Syariah yang
fixed rate (tetap),mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat saat
mengambil kredit, kendati suku bunga perbankan saat ini gonjang-ganjing.
Ismi mencontohkan, ketika krisis moneter melanda Indonesia paruh kedua tahun
1997 dan mencapai puncaknya pada 1998-1999, banyak orang kalang kabut karena
cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang disalurkan bank konvensional
melonjak drastis. Kenaikannya mencapai lebih dari separuhnya. Tak pelak,
cicilan KPR Rp 500 ribu sebulan, misalnya, bisa melejit menjadi Rp 800 ribu.

Kondisi ini, kata Ismi, makin menyulitkan masyarakat yang mengambil kredit
KPR yang disalurkan bank-bank konvensional. Apalagi, besarnya cicilan tiap
bulan akan berubah setiap saat begitu terjadi kenaikan suku bunga.
”Disinilah bedanya dengan KPR Syariah. Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
yang disalurkan bank syariah itu sifatnya tetap selama masa kontrak.
Misalnya, cicilan rumah Rp 1 juta sebulan, maka hingga habis masa kontrak
besarnya angsuran tetap. Apa pun yang terjadi, besar cicilan tidak
berubah,” tegasnya.

Hal yang sama juga pernah dilontarkan Direktur BTN Kodradi. Menurutnya, KPR
Syariah memberikan nilai tambah berupa ketenangan bagi kreditur. ”Kalau
saya pilih KPR Syariah, jelas karena fixed rate walaupun jangka waktunya
hingga 15 tahun,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI),
Dharma Setiawan Bachir menyatakan hal senada.”KPR Syariah mampu menjadi
solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan sistem yang
dijalankannya, KPR Syariah jelas lebih menenangkan,” tutur Iwan–sapaan
akrabnya– kepada Republika.

Perkembangan KPR Syariah yang berkembang pesat nampak dari jumlah bank
syariah yang melirik prospek bisnis ini. Sedikitnya sembilan bank syariah
telah dan akan ambil bagian untuk menyalurkan kredit KPR Syariah bersubsidi.
Masing-masing Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, Bank Syariah Mandiri
(BSM), PermataBank Syariah, Niaga Syariah, BII Syariah, Bank Bukopin
Syariah, Bank Muamalat Indonesia (BMI), BNI syariah dan BRI Syariah.

Iwan menyebutkan, partisipasi bank-bank syariah tersebut dalam menyalurkan
KPR Syariah Bersubsidi akan mempercepat pencapaian target pemerintah untuk
membangun 100 ribu unit rumah sehat sederhana (RSH). Saat ini, kata Iwan,
hingga saat ini BTN telah menyalurkan kredit kepemilikan sedikitnya 65 ribu
rumah. Tahun 2005 ini, lanjutnya, BTN menargetkan sebanyak 75 ribu rumah,
yang dikhususkan bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan
penghasilan tetap. ”Dengan adanya KPR Syariah ini, tentu akan memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Penyaluran KPR Syariah bersubsidi ini yang ditujukan kepada masyarakat
dengan penghasilan maksimal Rp 1,5 juta per bulan, telah disepakati bersama
antara BTN Syariah dengan BSM pada Oktober lalu di kantor Menteri Perumahan
Rakyat (Menpera). Adapun harga rumah ditetapkan paling mahal sebesar Rp 42
juta. (Republika, 21/10)

Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi ketika itu menegaskan, dengan keterbatasan
waktu yang ada sebelum 2006, BSM hanya mengalokasikan sebanyak 100 unit KPR
Bersubsidi. ”Kami baru mulai MoU. Ini uji pasar dulu. Jika banyak
peminatnya akan kita tingkatkan tahun depan,” tuturnya. BSM membatasi waktu
pembiayaan maksimal 10 tahun. Namun khusus untuk KPR syariah bersubsidi ini
pembiayaan dapat diperpanjang hingga 15 tahun karena ada subsidi dari
pemerintah. Sementara itu, BTN Syariah sanggup menyalurkan 200 unit KPR
bersubsidi hingga akhir 2006 paska MoU tersebut dengan nilai nominal sekitar
Rp 8 miliar. Tahun 2006 diperkirakan BTN Syariah akan membiayai 5.000 KPR
Syariah dari total target 100 ribu KPR yang dibiayai BTN.

Menpera Yusuf Asy’ari mengatakan, tahun 2005 pemerintah menyediakan dana Rp
252 miliar untuk KPR bersubsidi. Pemerintah berpendapat baik syariah maupun
konvensional harus diperlakukan seimbang. Karena itu KPR bersubsidi bisa
juga disalurkan lewat bank syariah. ”Kami hanya memperbanyak dagangan. Mana
yang akan dipilih masyarakat semoga itu yang terbaik,” katanya.

Perlu Campur Tangan Pemerintah

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tingginya suku bunga perbankan,
memberikan pengaruh cukup besar bagi masyarakat. Salah satunya kesulitan
untuk mendapatkan dan menyelesaikan kredit kepemilikan rumah (KPR).

Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Dharma Setiawan Bachir
menyatakan, harus ada campur tangan pemerintah untuk membantu masyarakat
dalam mendapatkan dan menyelesaikan cicilan KPR. ”Tanpa ada campur tangan
pemerintah, sulit untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat
yang gaji atau penghasilannya pas-pasan,” tegasnya.

Beberapa waktu lalu, ungkapnya, pihaknya bersama dengan anggota REI dan
kalangan terkait telah bertemu dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY). Dalam pertemuan itu, kata dia, pihaknya menyampaikan perlunya
Instruksi Presiden (Inpres) kepada gubernur, bupati dan walikota
se-Indonesia untuk menghapuskan biaya ekonomi yang tinggi, seperti proses
perijinan dan pembukaan lahan. ”Alhamdulillah, Presiden menyambut positif
usulan tersebut dengan langsung menggelar sidang kabinet bersama Menteri
perumahan rakyat dan kalangan terkait lainnya,” ujar Iwan.

Hasilnya, lanjut dia, pada tahun 2006 mendatang, pemerintah akan menaikkan
gaji pegawai negeri sipil (PNS) golongan I dan II serta bintara dan tamtama,
agar mampu mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. ”Presiden
menyatakan hak dasar rakyat adalah perumahan,” paparnya.

Menyambut langkah tersebut, kata Iwan, pihaknya kemudian segera mengambil
langkah strategis dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan
Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meringankan beban masyarakat
tersebut, utamanya mempermudah perijinan masalah pertanahan.

Karena itulah, kata Iwan, KPR Syariah yang disalurkan perbankan syariah,
hendaknya bisa memaksimalkan potensi dana yang ada dan dikelola secara
jangka panjang. ”Kelemahan perbankan syariah dalam menyalurkan KPRS ini
adalah masalah ketidaktersediaan dana jangka panjang,” tegasnya. Hal serupa
juga diungkapkan General Manager Permata Bank Syariah, Ismi Kusharyanto.
Menurutnya, untuk mengelola dana jangka panjang, perbankan syariah harus
menelurkan produk-produk yang jangka panjang pula seperti obligasi, tabungan
pendidikan. ”Kita juga berharap, tabungan hari tua bagi PNS dan TNI/Polri,
bisa dikelola oleh bank syariah,” jelasnya.

(sya )
Republika.co.id

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

2 Responses to “KPR Syariah Tawarkan Kehidupan Lebih Tenang”

RSS Feed for Selalu Berbagi di setiap waktu…..for DEWASA Comments RSS Feed

Saya mau tanya, apakan BNI Syariah melayani take over KPR?
Kalau melayani bagaimana caranya? dan apa syaratnya?

kemungkinan ada ,untuk lebih jelas nya silahkan klik link berikut

http://diskusirumah.wordpress.com/2007/11/20/info-kpr-bni-syariah


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: